oleh

Panglima Tinggi Macan Ali Himbau Laskarnya Tidak Hadir di Sidang MK.

CIREBON – Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara memerintahkan Laskarnya di Seluruh Indonesia untuk tidak hadir saat Makhamah Konstitusi menggelar Sidang Gugatan Perselisihan Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pasangan Capres/cawapres 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yang akan digelar perdana 14 Juni besok.

Selaku Pemimpin tertinggi Laskar Kesultanan Cirebon, Prabu Diaz dengan tegas melarang dengan tegas pasukan nya untuk tidak ikutan datang ke Jakarta menyaksikan persidangan di gedung MK. Bahkan akan memberikan sangsi tegas apabila instruksinya itu dilanggar. Sebab menurut Prabu Diaz khawatir terjadi penyusupan dan berbuntut kericuhan dimana dilakukan oleh oknum dengan memanfaatkan situasi sehingga Laskarnya menjadi korban.

” Kita harus kawal semua tahapan Pemilu termasuk adanya gugatan di MK. Kami tidak berpihak pada Paslon 01 atau 02. Nah bentuk pengawalan tersebut monitoring saja dari media atau siaran langsung dari stasiun TV di daerahnya masing-masing. Tidak perlu berbondong2 mendatangi gedung MK, mari kita berdoa semua berjalan sesuai realita yang konstitusi,” ujarnya dalam keterangan pers nya.

Selain kepada anggotanya, Prabu Diaz yang juga ketua DPD Lira Kota Cirebon menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu harus datang berbondong ke gedung MK di Jakarta, bahkan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno sebagai Calon No. 2 yang menggugat Perselisihan Pemilu ke MK meminta para pendukungnya untuk terus mengawal tahapan pemilu dan demokrasi tetapi tidak harus datang ke Jakarta.

Selain itu Prabu Diaz juga meminta TNI dan Polri terus netral dan full power menjaga kedaulatan NKRI. Terutama menjaga tahapan Pemilu sampai pelantikan Presiden/wakil Presiden terpilih 20 Oktober 2019 mendatang serta melakukan proses hukum kepada oknum yang membuat resah negara.

” TNI dan Polri harus tegas. Jangan takut menindak siapapun yang melanggar hukum apalagi membahayakan keamanan dan kedaulatan Negara. Kami rakyat mendukung penuh langkah penerapan hukum yang dilakukan TNI Polri terhadap siapapun yang membahayakan negara. Kami siap pasang badan membantu TNI Polri,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap masyarakat juga jangan mudah terprovokasi dan mau di adu domba baik oleh mereka yang mengatasnamakan agama maupun demokrasi. Sebab jika terjadi sesuatu yang rugi adalah diri sendiri serta keluarga dan semua pastinya ditanggung oleh diri sendiri. Oleh sebab itu lebih baik kita kawal semua proses hukum dalam tahapan pemilu dengan elegant tidak perlu harus people power segala.

( Ron)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed